Evaluasi program kerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih membahasnya dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, Kamis-26 Januari 2023.
Dekan FH, Dr. Frans Reumi membuka rapat kerja didampingi para pembantu dekan. Dalam arahannnya Dekan menyampaikan bahwa raker yang merupakan rutinitas harus dibahas dengan baik. Evaluasi kerja tahun 2022 dengan kendala-kendala yang ada didiskusikan untuk perbaikan di tahun 2023. Dalam hal penganggaran dekan berharap tidak lebih besar pasak daripada tiang.
Dalam evaluasi kerja tahun 2022, pihak Satuan Pengawas Iternal Universitas diundang untuk menyampaikan hal-hal penting terkait temuan-temuan dari inspektorat jenderal keuangan. Ada beberapa hal yang disampikan oleh Ketua SPI, Dr. Meinarni Asnawi. antara lain : Perjalanan Dinas pada biaya transportasi pada semua unit, baik di universitas maupun di fakultas. Karena keberangkatan tidak dimulai dari kantor tapi dari rumah serta pelaporan biaya transportasi tidak disertai dengan bukti pembayaran penggunaan transportasi (taxi) dengan trip rumah ke bandara, bandara ke hotel sampai balik lagi ke rumah.
Hal lain yang jadi temuan adalah bahwa ada pungutan di luar ketentuan yang sudah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak fakultas kepada mahasiswa baru. Temuan lainnya adalah menyangkut honorarium penelitian yang dibayarkan, padahal penelitian tidak boleh dibayarkan. Hanya pengabdian kepada masyarakat yang bisa dibayar. Fakultas menjalankan Tri Dharma, namun harus diperhatikan mengenai honorarium yang tidak boleh dibayarkan dan tidak bertindak diluar ketentuan, harap Dr. Meinarni.
Dari bidang pendidikan dan akademik, berdasarakan penyampaian dari Pembantu Dekan I Dr. Yusak Reba, masih ada pekerjaan rumah untuk menyelesaikan keberadaan mahasiswa yang sudah melebihi jangka waktu studi. Selain itu di tahun 2022, diskusi ilmiah berskala lokal dan nasional sangat kurang dilakukan. Pengarsipan dokumen akademik masih belum optimal menggunakan sistem digitalisasi yang tersedia seperti Google Drive. Rasio Dosen dan mahasiswa yang 1 : 60 tidak tercapai, data di kemendikbudristek mahasisawa fakultas hukum uncen ada 9821. Itu berarti rasionya adalah 1 : 223.
Pada bidang penelitian juga masih belum terlaksana dengan baik. Publikasi jurnal di tingkat nasional dan internasional masih sangat minim. Papua Law Jurnal juga harus dimanfaatkan dengan baik, jelas PD I FH.
Akreditasi Fakultas Hukum telah berhasil dikerjakan dengan baik pada tahun 2022. Berdasarkan penilaian dari BAN PT pada tanggal 27 September 2022, Fakultas Hukum diberi peringkat B yang akan berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai 11 Oktober 2027. Dengan jangka waktu akreditasi yang telah diumumkan itu, Dr. Yusak mengharapkan agar pelaksanaan Tri Dharma harus lebih ditingkatkan.
Ada satu rekomendasi yang sangat penting dari hasil rapat kerja Fakultas Hukum pada tahun ini, bahwa dari Bidang Kepegawaian tercatat masih ada 16 Dosen yang belum Sertifikasi Dosen. Dari penjelasan Sub Koordinator Kepegawaian, tentang hal apa saja yang menjadi perhatian untuk bisa mengikuti sertifikasi dosen, maka pimpinan dan para pejabat serta dosen senior di fakultas hukum sepakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 16 dosen yang belum serdos itu. Akan dilakukan indentifikasi kendala dari setiap dosen, bagian akademik juga akan membantu administrasi pengisian BKD agar terdata dengan baik. ***
(YT)
