Warta Uncen

Sekjen Kemenristekdikti Berdialog Dengan Para Pimpinan Perguruan Tinggi di Papua dan Papua Barat

Bagian 2 : Tantangan Akreditasi Prodi di UOG,  kesulitan membuka Program S2 oleh Poltekes Jayapura dan Akpar Jayapura membutuhkan gedung baru.

Dialog antara Sekjen Kemenristekdikti Prof. Ainum Naim, Ph.D., MBA dengan pimpinan perguruan tinggi di Papua yang berlangsung di Gedung Rektorat Uncen pada selasa kemarin membicarakan permasalahan yang dialami dalam pengembangan perguruan tinggi di Papua. Setelah sebelumnya dari Sekolah Theologia Filsafat Fajar Timur, kali ini sekjen mendengar aspirasi dari Universitas Ottow Geissler, Poltekes Jayapura dan Akademi Pariwisata Jayapura.

Efraim Mangaluk dari Universitas Ottow Geissler (UOG) menyampaikan bahwa pihaknya mendapat tantangan mengenai akreditasi. Tahun ini UOG akan mengusulkan akreditasi, namun ada satu prodi (pertanian dan kelautan) diperhadapkan dengan instrumen akreditasi terbaru. Apakah ada peluang bagi PTS untuk menghadapi akreditasi terbaru yang cukup ketat ? Efraim berharap ada kebijakan khusus dari pemerintah melalui Dirjen dikti agar UOG mendapat akreditasi bagi prodi ini melihat kondisi dan perkembangan pendidikan tinggi di Papua.

Mengenai sistem akreditasi yang baru, Prof. Ainum menjelaskan bahwa kementerian mempunyai program untuk membina perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan. Dirjen Pembinaan Kelembagaan yang bertugas untuk melakukan hal ini, selain itu ada juga Dirjan Penjaminan Mutu yang dapat membantu untuk memberikan masukan bagi perguruan tinggi yang akan mengusulkan akreditasi. Oleh karena itu dikoordinasikan juga dengan LLDIKTI. Sekjen juga siap membantu untuk berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut untuk membantu Universitas Ottow Geissler.

Dr. Arwom, Direktur Poltekes Papua menyampaikan bahwa Poltekes ada di bawah dua kementerian yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristekdikti. Saat ini pihaknya sedang mengusulkan Program Magister Keperawatan dan Kebidanan. Dengan rencana ini diharapkan Kemenristekdikti dapat membantu, karena biaya akan semakin besar kalau mahasiswa harus melanjutkan ke daeerah jawa atau daerah lainnya di luar Papua. Mengenai tenaga kesehatan sangat dibutuhkan di seluruh Papua, sehingga SDM yang bekerja di bidang kesehatan harus dipersiapkan dengan baik. Rumah Sakit dan Puskesamas di seluruh Kabupaten menurut Dr. Arwom tenaga kesehatannya sangat kurang. Selain itu juga Poltekes ada pengusulan dua orang guru besar.

Menanggapi permasalahan yang dialami Poltekes, Prof. Ainum menyarankan agar berkoordinasi dengan Kemenkes. Karena di Kemenkes menurut Ainum ada benefit karena Poltekes lebih dekat dengan industrinya. Berbagai aturan menyangkut praktek kesehatan ada di Kementerian Kesehatan. Memang ada Komite Bersama dari dua kementerian ini untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti mengelola rumah sakit, mengelola dokter atau tenaga kesahatan yang praktek.

Mengenai status tenaga pengajar di Poltekes dalam peningkatan kualifikasi bisa berdasarkan pengalaman. Kalau memiliki pengalaman dan diakui pengalamannya maka yang bersangkutan dapat disetarakan dengan S2 atau S3. Pengalaman, sertifikasi, kursus-kursus dapat diperhitungkan untuk peningkatan kualifikasi yang diproses di Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Mengenai pengusulan dua orang guru besar, Sekjen berjanji akan menindaklanjuti surat pengusulan yang sudah dikirim ke kemenristekdikti.

Aswini dari Akademi Pariwisata Jayapura, menyampaikan bahwa Akpar sudah berdiri selama 20 tahun dengan belum adanya pengembangan gedung baru. Bantuan dari pemerintah maupun dikti sangat dibutuhkan. Pihaknya sudah mengusulkan proposal bantuan kepada pemerintah provinsi namun diarahkan ke daerah. Selain itu juga tenaga pengajar dalam merubah status dari D3 ke S1 sudah 5 tahun pengusulan tapi masih tertahan prosesnya.

Prof. Ainum melihat permasalahan Akademi Pariwisata mirip dengan Poltekes. Menyangkut tenaga pengajar bisa memperkerjakan tenaga professional yang bekerja di perhotelan maupun di perusahaan pariwisata. Status tenaga dosen juga bisa dikoordinasikan dengan Direktorat Pembelajaran. Mengenai Infrastruktur, Sekjen menyatakan kesulitan untuk hal ini karena masih ada pekerjaan rumah kepada LLDIKTI. Kantor LLDIKTI Wilayah XIV belum dibangun, namun kementerian mempunyai program-program untuk membantu PTS yang nilainya tidak terlalu besar. Perubahan status dari Akademi ke Sekolah Tinggi, Sekjen berjanji akan melihat usulan yang sudah dimasukan. (yt)

Loading

Tags
id_IDBahasa Indonesia