Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih menggelar Rapat Kerja Tahun 2026 yang berlangsung di Grand Abe Hotel, Kota Jayapura, Selasa (3/2/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting bagi pimpinan dan sivitas akademika Fakultas Hukum dalam melakukan evaluasi kinerja serta menyusun program dan kebijakan fakultas ke depan.
Rapat kerja tersebut diikuti oleh para Wakil Dekan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kepala LKBH, Koordinator Tata Usaha, dosen, serta para sub koordinator di lingkungan Fakultas Hukum Uncen.
Kegiatan Raker secara resmi dibuka oleh Wakil Rektor IV Universitas Cenderawasih, Dr. Basir Rohromana, S.H., M.Hum., yang hadir mewakili Rektor Universitas Cenderawasih.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor IV menyampaikan bahwa Rapat Kerja Fakultas Hukum merupakan wadah evaluasi atas pelaksanaan program kerja selama satu tahun sekaligus forum strategis untuk mempersiapkan program kerja tahun 2026.
“Raker ini menjadi sarana untuk menentukan kebijakan Fakultas Hukum selama tahun 2026. Hasil raker hari ini nantinya akan dibawa dan disinergikan dalam Rapat Kerja tingkat Universitas yang direncanakan berlangsung pada 12 Februari 2026,” ujarnya.
Menurutnya, melalui raker ini akan dirumuskan berbagai keputusan strategis yang diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal demi kemajuan Fakultas Hukum. Ia juga berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik serta berkontribusi aktif dalam setiap pembahasan. Selain itu, Fakultas Hukum didorong untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi dinamika pendidikan tinggi.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Uncen, Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa Rapat Kerja Fakultas Hukum bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk merespons berbagai tantangan pendidikan tinggi hukum.
Ia menyebutkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain tuntutan akreditasi unggul, pembaruan kurikulum, percepatan pembukaan program studi baru, serta digitalisasi pembelajaran dan layanan akademik. Fakultas Hukum diarahkan menjadi pusat unggulan pendidikan hukum yang berkualitas, berakar pada kearifan lokal Papua, serta adaptif terhadap perkembangan nasional dan global.
Lebih lanjut disampaikan, arah kebijakan Fakultas Hukum Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan mutu akademik, penguatan riset dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, transformasi digital tata kelola, serta pengembangan program studi. Dalam hal ini, Fakultas Hukum merencanakan pembukaan Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum sebagai langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan hukum lanjutan di Tanah Papua.
Pada kesempatan tersebut, Dekan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan atas dedikasi dan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pelayanan akademik. Ia menekankan pentingnya nilai profesionalisme, integritas, kolaborasi, dan inovasi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Fakultas Hukum yang unggul dan berdaya saing.
Rangkaian kegiatan Rapat Kerja dilaksanakan secara komprehensif melalui sejumlah sesi strategis, di antaranya diskusi ilmiah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang menghadirkan unsur Kepolisian Daerah Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua. Selain itu, raker juga diisi dengan presentasi dan diskusi evaluasi serta rencana kegiatan pada bidang akademik dan pendidikan, kemahasiswaan, umum dan keuangan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, Program Magister Ilmu Hukum, serta Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum.
Rapat Kerja Fakultas Hukum Tahun 2026 juga merumuskan pembentukan sejumlah tim strategis, antara lain Tim Borang Akreditasi, Tim Zona Integritas, Tim Percepatan Pembukaan Program Studi S2 dan S3, serta Tim Kurikulum dan Buku Ajar. Selain itu, Fakultas Hukum ditetapkan sebagai tuan rumah pertemuan Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri yang direncanakan akan dilaksanakan pada April 2026.
Melalui Rapat Kerja ini, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan program kerja yang terarah, terukur, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas tridarma perguruan tinggi serta pengembangan pendidikan hukum di Tanah Papua. 
Humas Uncen
